Perizinan Indonesia

Produsen Dalam Negeri dan Importir wajib menerapkan SKEM dengan mencantumkan tanda SKEM pada Produk yang akan diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia. Sertifikat Hemat Energi (SHE) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh LSPro untuk menyatakan suatu Produk yang telah memenuhi SKEM dengan tingkat hemat energi tertentu. Dalam hal ini LSPro harus terakreditasi atau ditunjuk oleh KESDM. Sertifikat Hemat Energi (SHE) dapat diperoleh melalui proses sertifikasi tipe 5b berdasarkan SNI ISO/IEC 17067 tahun 2013. Sertifikat Hemat Energi (SHE) paling sedikit harus mencantumkan:

- nama dan alamat Produsen DN atau Importir;

- nama dan alamat produsen asal untuk Produk yang diimpor;

- merek, jenis, tipe, dan kapasitas motor;

- nilai SKEM;

- pernyataan telah memenuhi SKEM dan jumlah bintang yang dapat dicantumkan; dan

- tanggal, nama, dan tanda tangan penanggung jawab LSPro.

Sertifikat Hemat Energi (SHE) memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Jika terjadi perubahan teknis pada Produk selama masa berlaku Sertifikat Hemat Energi (SHE) yang mempengaruhi nilai SKEM, maka SHE tersebut tidak berlaku. Produsen Dalam Negeri dan Importir yang masa berlaku SHE nya telah berakhir dilarang mencantumkan tanda SKEM pada Produk.

PELANGGARAN	SANKSI
Tidak mencantumkan tanda SKEM; Mencantumkan tanda SKEM yang masa berlaku SHE telah berakhir	Pasal 21 Ayat (1) Bagi Produsen Dalam Negeri melakukan penarikan Produk dari peredaran; Bagi Importir melakukan penarikan Produk dari peredaran, reekspor atau memusnahkan; Seluruh biaya penarikan dari peredaran, biaya reekspor, atau biaya pemusnahan Produk dibebankan kepada Produsen Dalam Negeri atau Importir
Pelanggaran kesesuaian SKEM	Peringatan tertulis (diberikan paling banyak 3 kali, jangka waktu masing-masing paling lama 1 bulan) oleh EBTKE
Produsen DN atau Importir yang mendapat sanksi peringatan tertulis 3 kali, dan belum melaksanakan kewajibannya	Pasal 23, Ayat (3) Pencabutan izin pencantuman tanda SKEM oleh Direktur Jenderal EBTKE
Produsen DN atau Importir yang tidak melaksanakan ketentuan sanksi Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (3) serta tetap memperdagangkan Produk	Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	© Konsultan POSTEL. Nov.2012
konsultan postel, konsultan pos dan telekomunikasi, departemen pos dan telekomunikasi, ditjen postel, perangkat, pos, informatika, kementerian komunikasi, izin indonesia, perizinan kesehatan, perizinan alat telekomunikasi, perizinan telekomunikasi, perizinan indonesia, perizinan-indonesia, perijinan indonesia, perijinan, perijinan jakarta, perijinan postel, perizinan postel, konsultan telekomunikasi, postel, konsultan bpom, konsultan dekpes, konsultan sni, konsultan iso, jasa konsultan postel, pendaftaran postel, perizinan postel, konsultan surat postel, harga postel, cara mendaftar postel, mengapa izin postel, mengapa postel, harga daftar postel, alasan postel, postel indonesia, larangan postel, sangsi postel, hukum postel, postel asli, syarat daftar postel, syarat postel, izin postel, dampak postel, keuntungan postel, kerugian postel, perpanjang postel, sertifikat postel, teguran postel